Kata KPK Soal Transaksi Mencurigakan Kasus BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi
(Liputan6.com)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto enggan berkomentar soal transaksi mencurigakan dalam kasus Bank BJB. Laporan transaksi itu dikabarkan sudah diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke lembaga penegak hukum bersamaan dengan laporan transaksi keuangan sejumlah kepala daerah. 

"Saya belum tahu. Harusnya data soal rekening itu tidak dibongkar dulu," katanya seusai mengisi acara "Demokrasi tanpa Korupsi" yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Ahad, 14 Desember 2014. 
Kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten mencuat ketika bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membeli 14 dari 27 lantai T-Tower yang rencananya dibangun di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjabat sebagai komisaris bank tersebut. "Penyidik yang baik tentu tidak akan membongkar-bongkar rencana penyelidikan," ujar Bambang.

Bambang menyatakan masih mempelajari temuan PPATK ihwal sejumlah nama kepala daerah yang memiliki rekening gendut dan transaksi mencurigakan. Temuan itu, kata dia, tidak menjadi prioritas penyelidikan KPK karena merupakan Laporan Hasil Analisis kiriman dan bukan yang diminta langsung oleh KPK. "Kami masih pelajari lagi. Harus hati-hati sekali," katanya. 

Pembelian menara T-Tower untuk kantor BJB itu disepakati dengan harga Rp 543,4 miliar. Rapat direksi kemudian setuju membayar uang muka 40 persen atau sekitar Rp 217,36 miliar pada 12 November 2012. Kemudian ditemukan sejumlah kejanggalan dalam transaksi tersebut. Misalnya, status tanah yang diduga milik perusahaan lain sehingga rawan sengketa, harga tanah yang jauh di atas harga pasar, hingga pembayaran uang muka yang menyalahi ketentuan.

Tidak hanya ke KPK, PPATK juga menyerahkan daftar kepala daerah yang memiliki transaksi mencurigakan itu ke Kejaksaan Agung. Beberapa nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara; dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Semua gubernur yang dituding memiliki aliran dana mencurigakan ini kompak membantah. 

INDRI MAULIDAR

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/15/063628533/Kata-KPK-Soal-Transaksi-Mencurigakan-Kasus-BJB

3 Amunisi Kubu Ical Kalahkan Agung Cs

Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama Akbar Tandjung
(kompas.com)

Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin menyatakan kubu Aburizal Bakrie yakin memenangkan pengajuan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Tak ada alasan dari segi hukum, aturan, perundangan serta konstitusi partai untuk mensahkan hasil musyawarah nasional di Ancol," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 Desember 2014.

Ada tiga alasan yang membuat kubu Ical yakin pemerintah bakal mengesahkan kepengurusan yang diajukan berdasarkan hasil munas di Nusa Dua, Bali, pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Pertama, munas tersebut diklaim diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. "Suka atau tidak, DPP ada di bawah pimpinan Pak Ical," ujar Ade.

Kedua, tidak ada ketua Dewan Pimpinan Daerah yang hadir pada munas di Ancol. Jika ada segelintir sekretaris DPD, menurut Ade, mereka bukan orang-orang terpilih. Ia menyebutkan satu hingga dua perwakilan daerah yang hadir dalam munas di Ancol tidak cukup mewakili kabupaten dan kota se-Indonesia. "Tidak ada alasan untuk mensahkan hasil munas di Ancol," kata dia.

Ade mengatakan munas di Bali berhasil mengumpulkan 562 suara. Menurut dia, hanya dua organisasi masyarakat yang tidak mengirimkan perwakilan, yaitu Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) serta Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Ketiga, para peserta dalam munas di Bali dinilai membawa mandat penuh partai, tidak seperti para peserta yang hadir di munas Ancol. 

Anggota DPR dari Fraksi Golkar yang menentang kubu Ical, Agun Gunandjar Sudarsa, menuding munas di Bali sebagai munas ilegal karena inkonstitusional. Menurut dia, munas yang konstitusional merupakan munas yang sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Ia menjelaskan ada dua hal mendesak yang harus dilakukan dalam tubuh Partai Golkar.

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/078627539/3-Amunisi-Kubu-Ical-Kalahkan-Agung-Cs

Ahok: Kelemahan Saya Sudah Cina, Kafir Pula

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
(kompas.com)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan mulai terbiasa dengan kecaman-kecaman warga yang diterimanya setiap mengeluarkan kebijakan. Warga, kata Ahok, sering kali mengumpat jika keinginannya tak dikabulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Di saat itu, warga serempak menyalahkan Basuki lantaran tak memerintahkan anak buahnya agar menuruti keinginan warga. "Saat seperti itu, kelemahan saya diungkit. Mudah saja, sudah Cina, kafir pula," kata Ahok saat memberi sambutan dalam acara Demokrasi Tanpa Korupsi di Museum Nasional, Ahad, 14 Desember 2014.

Ahok menuturkan, salah satu contoh kasusnya yakni rencana penggusuran Kalijodo. Warga berkukuh mempertahankan tempat tinggal mereka. Namun di sisi lain, penggusuran tersebut bertujuan memindahkan anak-anak yang ada di wilayah tersebut agar mendapat pendidikan layak dan mengubah tempat itu menjadi ruang terbuka hijau.

Kasus lainnya, ujar Ahok, upaya pengawasan distribusi minuman keras. Ketimbang melarang, ia memilih memperketat pengawasan distribusi mulai dari pabrik hingga konsumen. Alasannya, banyak turis di Ibu Kota yang juga membutuhkan minuman tersebut.

Kasus yang tak kalah memusingkan, kata Ahok, yakni pembebasan lahan dalam proyek sodetan Ciliwung. Ahok menjelaskan proyek tersebut diselesaikan dengan menentukan harga appraisal dan konsinyasi pengadilan lantaran adanya tarik ulur harga antara warga dan pemerintah. "Kami harus memaksakan orang agar taat hukum. Kalau tidak, ngelunjaksemua," kata dia.

Ahok mengatakan ketiga kasus tersebut membuatnya menjadi sasaran empuk kemarahan warga. "Kata orang, seribu teman kurang, satu musuh terlalu banyak. Kalau saya, 50 orang musuh juga tak apa, toh sudah telanjur banyak," ujar Ahok.

LINDA HAIRANI

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/14/231628483/Ahok-Kelemahan-Saya-Sudah-Cina-Kafir-Pula

Mengenal KRI John Lie, Kapal Tempur Baru TNI AL Berjenis Frigate

engukuhan KRI John Lie oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI DR Marsetio MM, Sabtu (13/12/2014)
(kompas.com)

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI DR Marsetio MM, Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang dan Panglima Armada Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Ary Hendricus Sembiring resmi mengukuhkan penggunaan nama KRI John Lie 358. Kapal ini adalah kapal perang jenis frigate pabrikan Inggris, yang diresmikan di Dermaga Pelabuhan Samudera Bitung, Sabtu (13/12/2014).

Komandan KRI John Lie, Kolonel Laut (P) Antonius Widyoutomo kemudian menjelaskan alasan penamaan John Lie. Menurutnya, Laksamana Muda TNI (Purn) Jahja Daniel Dharma, atau yang lebih dikenal sebagai John Lie, adalah seorang perwira tinggi TNI AL dari etnis Tionghoa yang telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. John Lie lahir pada tanggal 9 Maret 1911 di Manado, Sulawesi Utara.

"Pengalamannya sebagai pelaut dan pengetahuan taktik tempur laut serta pembersihan ranjau laut didapat saat bekerja sebagai Klerk Mualim III di perusahaan pelayaran niaga milik Belanda selama beberapa tahun hingga terjadi Perang Dunia II. Dan saat perang dunia II berakhir beliau bergabung dengan Marine Division pada Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS)," tutur Anton.

Anton melanjutkan, atas prestasi John Lie dia diterima di angkatan Laut RI dan diperintahkan untuk bertugas di Cilacap dengan pangkat Kapten, di pelabuhan. Menurut Lulusan Akabri tahun 1993 ini,  John Lie menorehkan prestasi berhasil membersihkan ranjau yang ditanam oleh Jepang untuk menghadapai pasukan sekutu. "Atas jasanya itu beliau dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor," ucap Anton.

John Lie dalam tugasnya mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut hasil bumi menuju Singapura dibarter dengan senjata yang nantinya akan diserahkan kepada pejabat RI di Sumatera sebagai sarana perjuangan melawan Belanda dengan melakukan operasi menembus blokade Belanda.

"Beliau menggunakan kapal cepat eks kapal angkatan Laut Inggris yang dinamakan 'The Outlaw' yang diawaki oleh 15 ABK. Beberapa media menjuluki beliau sebagai 'The Great Smuggler with the Bible' dan atas jasa beliau kemudian dianugerahi tanda jasa pahlawan oleh Presiden Soekarno waktu itu," papar Anton.

Adapun spesifikasi KRI John Lie, menurut Kolonel Anton, adalah KRI yang paling canggih yang dimiliki oleh TNI AL saat ini. KRI John Lie memiliki teknologi yang dibeli dari Inggris serta merupakan yang terbaru di jenisnya.

"Kapal tempur ini jenis Frigate yang memiliki kemampuan peperangan permukaan, udara, bawah air dan peperangan eletronika. Kemampuan peperangan multi dimensi, bahkan ada heli tempur on board, bisa diantisipasi semuanya bukan hanya fisik," kata dia.

Pria yang sudah tujuh kali menjadi komandan kapal KRI ini jelas bukan sembarang memuji KRI John Lie 358. Sebab, dari tujuh KRI yang dikomandaninya, inilah yang dianggap Kolonel Anton sebagai yang tercanggih.

"Kecanggihannya saja saat ini sesuai standar Kapal Perang NATO, dan merupakan kapal yang tercanggih yang ada di ASEAN saat ini," sebutnya.

KRI John Lie dibeli dari Inggris masuk ke Armatim di Surabaya setelah menempuh 44 hari perjalanan dari Inggris dan tiba beberapa saat sebelum pelaksanaan HUT TNI di Surabaya. "Kami yakin dengan makin canggihnya peralatan tempur TNI AL sekarang ini bisa meredam aksi pencurian di laut juga menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini," tukasnya. (tribunmanado/Christian Wayongkere)

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/15/06430051/Mengenal.KRI.John.Lie.Kapal.Tempur.Baru.TNI.AL.Berjenis.Frigate

Mendagri akan Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Kembangkan Pelayanan Anti-Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
(kompas.com)

 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan memfasilitasi pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi atau kabupaten/kota, untuk komitmen anti-korupsi di segala lini.

Kementerian Dalam Negeri, menurut Tjahjo, juga akan mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam hal pembangunan dan pelayanan, yang disertai semangat dan komitmen anti-korupsi.

"Komitmen anti-korupsi di seluruh lini melalui penerapan zona integritas, pengendalian unit gratifikasi, dan mendorong Pemda, termasuk Kemendagri, mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel," kata Tjahjo, dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (15/12/2014) pagi.

Menurut Tjahjo, Pemerintah Daerah harus berusaha untuk membuat peta risiko rawan korupsi. Tidak hanya itu, setelah mengetahui peta risiko rawan korupsi, pemerintah daerah diminta untuk membangun pengendaliannya.

"Dan Kemendagri akan terus melaksanakan instrumen pengawasan yang efektif agar seluruh risiko penyimpangan penyelenggaraan keuangan pusat dan daerah dapat dimitigasi (dikurangi)," tutur politisi PDI Perjuangan ini.   

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/15/05443801/Mendagri.akan.Fasilitasi.Pemerintah.Daerah.untuk.Kembangkan.Pelayanan.Anti-Korupsi